Seperti apa sistem hukum Monaco?

Monaco mempunyai sistem hukum yang berdasarkan pada sistem hukum Perancis. Sistem hukum negara ini didasarkan pada Kode Sipil di Perancis. Hukum yang berlaku di Monaco mencakup banyak prinsip hukum Prancis. Karena Kerajaan Monaco adalah monarki konstitusional, konstitusi adalah dokumen hukum dasar negara tersebut. Konstitusi mengatur bentuk pemerintahan Monaco, hak-hak dasar dan kebebasan, serta tugas dan wewenang badan-badan negara. Kekuasaan legislatif di Monaco adalah milik pangeran dan Dewan Nasional. Dewan Nasional adalah badan legislatif negara dan, bersama dengan pangeran, mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang. Sistem peradilan memiliki struktur yang independen dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman di Monaco dijalankan oleh mahkamah agung, tribunal, dan tribunal administratif. Pengadilan tertinggi adalah Conseil d'Etat (Dewan Negara) dan Tribunal Supérieur (Mahkamah Agung). Penerapan hukum dan sistem peradilan di Monaco didasarkan pada tradisi hukum Perancis. Pengadilan membuat keputusan dengan menafsirkan dan menerapkan hukum. Keputusan pengadilan bersifat mengikat dan didasarkan pada hukum Monaco. Karena Monaco merupakan negara yang mempunyai hubungan dekat dengan Perancis, maka pengaruh dan prinsip hukum Perancis mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Monaco. Namun, Monaco juga memiliki peraturan hukum khusus, dan undang-undang negara tersebut mungkin berbeda dengan undang-undang Prancis.